Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif lainnya;
bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1.2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan sehingga perlu diganti;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dasar hukum Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 ini adalah:

Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023;