Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Modal Kerja Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Surakarta

ABSTRAK

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2005 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sector Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah membuktikan perananya sebagai salah satu sector penghasil devisa yang memberikan kontribusi cukup berarti bagi perekonomian daerah khususnya Kota Surakarta;
2. bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh anggota masyarakat telah dialokasikan dana APBD berupa modal kerja bergulir;
3. bahwa agar pengelolaan modal kerja bergulir dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir dengan Peraturan Walikota;

Dasar hukum Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2005 ini adalah:

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004

Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, asal modal, peruntukan dan persyaratan, jasa, sanksi, pembinaan, pengendalian, pemungutan dan pengawasan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (37.09 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.