Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, BMD perlu dikelola secara tertib dan bertanggungjawab;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD dan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD dipandang perlumengatur pengelolaan barang daerah.

Dasar hukum Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018
Qanun Aceh No.14 Tahun 2017.

Peraturan ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum;
Pejebat Pengelola BMD;
Perencanaan Kebutuhan BMD;
Pengadaan;
Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan dan Pemeliharaan;
Penilaian;
Pemindahtanganan ;
Pemusnahan;
Penghapusan;
Penatausahaan;
Pengawasan dan Pengendalian;
Pengelolaan BMD oleh BLUD;
BMD Berupa Rumah Negara;
Ganti Rugi dan Sanksi;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.