Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Bagi pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kota yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Perizinan tertentu.

Dasar hukum Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
26. PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006
27. PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007
28. PERMEN Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
29. QANUN ACEH NO.5 Tahun 2011.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Perijinan Tertentu, Wajib Retribusi Perijinan Tertentu, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi Perijinan Tertentu, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Perijinan Tertentu, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (2.02 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.