Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013

Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kota Langsa

ABSTRAK

Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Kota, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Kota. Barang Milik Kota merupakan kekayaan atau aset daerah yang tidak hanya sebagai kekayaan Kota yang besar tetapi harus dikelola secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan arti dan manfaat yang sebanyak-banyaknya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pengelolaan Barang Milik Kota.

Dasar hukum Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
6. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
8. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
23. PERPRES Nomor 11 Tahun 2008
24. PERPRES Nomor 54 Tahun 2010
25. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
31. KEPMENDAGRI Nomor 42 Tahun 2001
32. KEPMENDAGRI Nomor 49 Tahun 2001
33. KEPMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2002
34. KEPMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2003
35. KEPMENDAGRI Nomor 130 Tahun 2003
36. KEPMENDAGRI Nomor 153 Tahun 2004
37. QANUN ACEH Nomor 5 Tahun 2011
38. QANUN KOTA LANGSA Nomor 3 Tahun 2008
39. QANUN KOTA LANGSA Nomor 4 Tahun 2008.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan,Wewenang,Tugas dan Fungsi, Perencanaan dan Pengadaan, Penerimaan dan Penyaluran, Penggunaan, pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.6 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.