Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010

Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bphtb

ABSTRAK

Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam upaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dasar hukum Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
13. Undang-Undang No.11 Tahun 2006
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
18. QANUN ACEH Nomor 3 Tahun 2007.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan,Tarif,dan Cara Penghitungan, Wilayah Pemungutan, Saat Pajak Terutang, Ketentuan Bagi Pejabat, Penetapan,Tata Cara pembayaran,dan Penelitian, Penagihan, Pengurangan, Keberatan,Banding,dan Gugatan, Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan,dan Penghapusan,atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.7 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.