Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran

ABSTRAK

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran dan berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu mengatur fasilitas perparkiran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perparkiran.

Dasar hukum Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
25. Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2007
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007
28. QANUN ACEH NO.5 Tahun 2011.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perparkiran, Lokasi Parkir, Parkir oleh Pemerintah Kota, Parkir oleh Badan, Kewajiban Pengelola Parkir, Pembayaran dan Penerimaan Hasil Retribusi Parkir, Penatausahaan dan Akuntansi, Tempat Khusus Parkir, Bagi Hasil Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (572.89 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.