Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/2/PADG/2022

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/2/PADG/2022 Tentang Transaksi Cross Currency Repurchase Agreement Surat Berharga dalam Rupiah Terhadap Ringgit antara Bank dan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/2/PADG/2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan

bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah, perlu didukung dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu melalui ketersediaan likuiditas ringgit guna penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra, dan mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang;
bahwa guna mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia melakukan kerja sama keuangan internasional dengan Bank Negara Malaysia dalam bentuk perjanjian local currency bilateral swap agreement;
bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia menyediakan transaksi dengan bank berupa transaksi cross currency repurchase agreement surat berharga dalam rupiah terhadap ringgit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Cross Currency Repurchase Agreement Surat Berharga dalam Rupiah Terhadap Ringgit antara Bank dan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra;

DETAIL PERATURAN

Entitas

Dewan Gubernur Bank Indonesia

Jenis

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG)

Nomor

24/2/PADG/2022

Tahun

2022

Tentang

PADG Tentang Transaksi Cross Currency Repurchase Agreement Surat Berharga dalam Rupiah Terhadap Ringgit antara Bank dan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra

Ditetapkan Tanggal

Diundangkan Tanggal

Berlaku Tanggal

Sumber