Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menerapkan manajemen risiko guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2017 ini yang dimaksud dengan:

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.

Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.

Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.

Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampak atas suatu Risiko.

Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.

Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.

Tingkat Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur tingkat dampak dan tingkat kemungkinan.

Selera Risiko adalah Tingkat Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR, adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor
11 Tahun 2017
Tahun
2017
Tentang
Peraturan BKPM Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Ditetapkan Tanggal
21 November 2017
Diundangkan Tanggal
23 November 2017
Berlaku Tanggal
23 November 2017
Sumber
BN 2017/ NO 1675; https://jdih.bkpm.go.id/ : 11 HLM

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Silahkan download Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Download PDF (113.65 KB)

Lampiran I – Peraturan BKPM Nomor 11 Tahun 2017

Lampiran I – Peraturan BKPM Nomor 11 Tahun 2017

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Recent Posts

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

2 bulan ago

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

2 bulan ago

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

2 bulan ago

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup…

2 bulan ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

2 bulan ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan…

2 bulan ago

This website uses cookies.

Read More