Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan

bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh kabupaten/kota;
bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan dan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada bupati/walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

DETAIL PERATURAN

Entitas

Kementerian Dalam Negeri

Jenis

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor

7 Tahun 2016

Tahun

2016

Tentang

Permendagri Tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ditetapkan Tanggal

15 Februari 2016

Diundangkan Tanggal

Berlaku Tanggal

Sumber

Berita Negara Tahun 2016 Nomor 255