Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai;

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 ini yang dimaksud dengan:

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.