Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, meningkatkan nilai tambah Ekspor Produk Pertambangan, dan mendukung efektivitas pelaksanaan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik, perlu penyempurnaan ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Basil Pengolahan dan Pemurnian;
bahwa sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Inn Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
bahwa khusus Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu berupa nikel dengan Pos Tarif/ HS 26040000, sesuai dengan Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, rekomendasi untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dan 1 satu koma tujuh persen) ke luar negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali ekspor raw material atau ore dengan ‘criteria tertentu berupa nikel dengan Pos Tarif/HS 26040000;
bahwa ketentuan mengenai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemumian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/ M-DAG/ PER/ 1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemumian;