Peraturan Menteri Sosial

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 197 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 197 Tahun 2015 Tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 197 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, perlu diatur kembali komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Kementerian Perhubungan
Nomor
PM 197 Tahun 2015
Tahun
2015
Tentang
Permenhub Tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian
Ditetapkan Tanggal
21 Desember 2015
Diundangkan Tanggal
21 Januari 2016
Berlaku Tanggal
21 Januari 2016
Sumber
BN. 2015/NO.49, PERATURAN.GO.ID

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian

Download Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 197 Tahun 2015 melalui link di bawah ini:

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Sumber file : https://peraturan.go.id

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Recent Posts

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 109/KKI/KEP/V/2023

Standar Program Fellowship Pulmonologi Intervensional Lanjut Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi

2 minggu ago

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64B/KKI/KEP/V/2023

Standar Program Fellowship Neurooncology Anesthesia And Critical Care Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi lntensif

2 minggu ago

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64A/KKI/KEP/V/2023

Standar Program Fellowship Neurointensive Care Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi lntensif

2 minggu ago

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/V/2023

Standar Program Fellowship Anestesi Paediatric Emergensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi lntensif

2 minggu ago

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

2 minggu ago

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022

Penggunaan Logo Halal dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal

2 minggu ago

This website uses cookies.

Read More