Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, Serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2016

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penataan peraturan perUndang-Undangan telah dilakukan evaluasi melalui inventarisasi dan kajian terhadap seluruh Peraturan Menteri Sosial;
2. bahwa dari hasil evaluasi melalui inventarisasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat Peraturan Menteri Sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perencanaan, bidang organisasi dan kepegawaian, bidang sistem, data, dan informasi, bidang hubungan masyarakat, bidang keuangan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penyuluhan sosial, bidang aset, serta bidang pengawasan tahun 1955 sampai dengan tahun 2016 sudah tidak digunakan sebagai dasar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan lain sehingga perlu dilakukan pencabutan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2016;

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang Dibiayai dengan BA. 999.08 di Lingkungan Kementerian Sosial
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Peraturan Mahkamah Agungnen bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan dari Luar Negeri oleh BadanBadan Sosial
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1996 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 97/HUK/1998 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1999 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Kekacauan
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Peraturan Mahkamah Agungnen
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 1981 tentang Panti Rehabilitasi Penderita Cacat yang Diselenggarakan oleh Badan Sosial
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1986 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Lembang (Bandung), Gemah (Semarang) dan Mataram (Lombok)
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial
23. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar
24. Keputusan Menteri Sosial Nomor 6A/HUK/1998 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar
25. Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas yang Dibutuhkan Penyandang Cacat
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain
28. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum
29. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan UndangUndang Pengumpulan Uang atau Barang
30. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun 1972 tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakawuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan
31. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta
32. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar
34. Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan
35. Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK
36. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu
37. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
38. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional
39. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan
40. Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan
41. Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna
42. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia
43. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan
44. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
45. Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing
46. Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/KEP/IX/1982 tentang Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial
47. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/II/1984 tentang Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan, dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial
48. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial Dalam Bahasa Inggris
49. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1989 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial
50. Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial
51. Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1994 tentang Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia di Wilayah Kecamatan
52. Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Sosial
53. Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1997 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Direktorat Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial
54. Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1998 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial
55. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial
56. Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial
57. Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal
58. Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/1998 tentang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial
59. Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial
60. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional
61. Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial
62. Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/2004 tentang Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial
63. Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
64. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/1986 tentang Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
65. Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1990 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial
66. Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial
67. Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
68. Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
69. Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial
70. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan
71. Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1985 tentang Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan di Lingkungan Departemen Sosial
72. Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/1986 tentang Penggunaan Rumah Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial
73. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI
74. Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1996 tentang Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes di Lingkungan Departemen Sosial
75. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Departemen Sosial

Download Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020 melalui link di bawah ini:

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Sumber file : https://peraturan.go.id

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.