Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sumber daya energi, mineral, minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Tengah perlu dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang pembangunan Daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat;
2. bahwa saat ini pengusahaan minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan daerah sehingga pengelolaannya kurang efektif sehingga perlu dilakukan restrukturisasi menjadi suatu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang dalam bentuk PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001,
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007,
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014,
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017,
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012,
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016.

Peraturan Dearah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perusahaan, modal dan saham, struktur organisasi dan organ, kepegawaian, pembagian laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pembubaran, sanksi, restrukturisasi badan usaha milik daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.