Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan pergub ini.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara evaluasi ranperda Kab/Kota tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai:
ketentuan umum, evaluasi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.57 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.