Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Irigasi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa air mempunyai fungsi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani maka diperlukan irigasi sehingga pemanfaatan air dapat diatur secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan;
2. bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2006 maka pengelolaan irigasi yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2009 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
1) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
2) kelembagaan pengelolaan irigasi;
3) wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
4) partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
5) pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A);
6) Pengelolaan Air Irigasi;
7) Pengembangan Jaringan Irigasi;
8) Pengelolaan Jaringan Irigasi;
9) Pengelolaan Aset Irigasi;
10) pembiayaan;
11) alih fungsi lahan beririgasi;
12) koordinasi pengelolaan sistem irigasi;
13) pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
14) larangan;
15) penyelesaian sengketa;
16) sanksi administrasi;
17) ketentuan penyidikan bagi PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.67 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.