PeraturanPedia.com – Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/musyawarah Kelurahan dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir yang berada dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan mutakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan proses verifikasi dan validasi;
- bahwa musyawarah desa/musyawarah kelurahan sebagai salah satu tahap dalam verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselaraskan pelaksanaannya di Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2018 ini adalah:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://jdih.jogjaprov.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.