Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2013

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil

ABSTRAK

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa sesuai semangat dan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka untuk mengatasi masalah mendasar di bidang pendidikan yang dialami oleh orang asli Papua secara personal maupun komunitas, diperlukan suatu perlakuan afirmatif yang tepat sasaran, sehingga orang asli Papua yang mengalami masalah pendidikan memperoleh kesempatan yang layak untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas, bermartabat dan mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional

Dasar hukum Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2013 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B UUD 1945;
UU No. 12 Tahun 1969;
UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008;
UU No. 20 Tahun 2003;
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008;
UU No. 14 Tahun 2005;
UU No. 12 Tahun 2011;
PP No. 27 Tahun 1990;
PP No. 28 Tahun 1990;
PP No. 29 Tahun 1990;
PP No. 73 Tahun 1991;
PP No. 38 Tahun 1992;
PP No. 39 Tahun 1992;
PP No. 96 Tahun 2000;
PP No. 19 Tahun 2005;
PP No. 38 Tahun 2007;
PP No. 47 Tahun 2008;
PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
Permendagri No. 53 Tahun 2011;
Perda Prov. Papua No. 2 Tahun 2013.

Dalam peraturan daerah khusus ini diatur tentang pelayanan pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang fungsi dan tujuan, kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten, pelayanan pendidikan KAT yang terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal, kurikulum dan bahasa pengantar pendidikan dasar KAT, kepala sekolah pendidikan dasar KAT, tenaga pendidik, KPG dan akademi komunitas, prasarana dan sarana, evaluasi dan akreditasi, penjaminan mutu, pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.