Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka pemberian pelayanan dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten;
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi penyempurnaan sistem pengaturan Pajak Daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah, dan peningkatan efektif batas pengawasan perluasan basis pajak daerah, pengenaan tarif maksimum dan perubahan jenis pajak, sehingga pengaturan daerah mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 ini adalah:

Pasal 18 ayat 6 UUD 1945,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005,
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010.

1.ketentuan umum;
2.jenis pajak;
3.pajak kendaraan bermotor;
4.bea balik nama kendaraan bermotor;
5.pajak bahan bakar bermotor;
6.pajak air pemukiman ;
7.pajak rokok;
8.wilayah pemungutan;
9.pemungutan pajak;
10.kadaluwarsa penagihan pajak;
11.pemeriksaan dan pembukuan;
12.insentif pemungutan ;
13.bagi hasil dan penggunaan pajak;
14.ketentuan khusus;
15.penyidikan ;
16.ketentuan pidana;
17.ketentuan peralihan;
18.ketentuan penutup