Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Banten sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
2. bahwa untuk mendorong sinergisitas antara pelaku usaha jasa konstruksi mikro, kecil dan non kecil di Provinsi Banten perlu penyeragaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000,
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggaraan Pembinaan;
3. Kewenangan;
4. Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
5. Kebijakan dan langkah pembinaan jasa konstruksi;
6. Pengembangan jasa konstruksi;
7. Pengawasan jasa konstruksi;
8. PArtisipasi masyarakat;
9. Kewajiban dan larangan;
10. Sanksi Administratif;
11. Pembiayaan;
12. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (188.45 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.