Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan dengan menetapkan PERDA.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 stdd Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.

PERDA ini mengatur mengenai:
asas, tujuan, dan fungsi kepemudaan;
tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
peran, tanggung jawab, dan hak pemuda;
perencanaan pembangunan kepemudaan;
pembangunan kepemudaan;
prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan;
organisasi dan satuan tugas kepemudaan;
pencatatan dan pelaporan organisasi kepemudaan;
penghargaan;
kerjasama dan kemitraan;
pendanaan;
pembinaan dan pengawasan, dan
sanksi administratif.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (576.52 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.