Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 telah ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Daerah;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan kembali;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 ini adalah:

Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yaitu jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu;
yang kemudian dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu bidang pemerintahan;
perekonomian dan administrasi;
pembangunan dan lingkungan hidup, dan
kesejahteraan masyarakat.