Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Gorontalo

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelanggaraan Ibadah Haji.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 ini adalah:

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2012
Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2013
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009
Keputusan Menteri Agama Nomor 160 Tahun 2012
Peraturan Daerah Prov. Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006.

Dalam peraturan ini diatur tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang azas dan tujuan, kewajiban pemerintah daerah, pengorganisasian, koordinasi, pelayanan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.