Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2004 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 15 huruf h dan I bahwa perizinan, Pelayanan dan pengendalian Kelebihan Muatan dan Tertib pemanfaatan Jalan provinsi serta penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang merupakan Kewenangan provinsi. Mengingat pentingnya peran jalan dalam menunjang mobilitas Ekonomi, Sosial Budaya, pertahanan dan Keamanan dan pengembangan Wilayah maka untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh berat kendaraan dan kelebihan muatan dari daya angkut yang telah ditentukan pada buku uji.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2004 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1957
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Keppres Nomor 44 Tahun 1999
Kepmendagri Nomor 174 Tahun 1997
Kepmendagri Nomor 175 Tahun 1997
Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1997
Kepmenhub Nomor KM 1 Tahun 2000
Kepmendagri dan Otda Nomor 22 Tahun 2001
Kepmendagri dan Otda Nomor 23 Tahun 2001
Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2003
Peraturan Daerah Prov Daerah Tingkat 1 jambi Nomor 4 Tahun 1958
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003
Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2004.

Perda ini mengatur mengenai:
Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan, yang meliputi:
Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan;
Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi;
Dasar Penetapan Besarnya Retribusi;
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi;
Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
Pembagian Hasil,Retribusi dan Uang Insentif;
Pembinaan dan Pengawasan;
Fasilitas Penunjang;
Sanksi Adminstrasi;
Ketentuan Pidana;
Penyidikan.