Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena itu maka barang daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Perda Prov. Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam pengelolaan barang.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
18. Keppres Nomor 40 Tahun 1974
19. Keppres Nomor 81 Tahun 1982
20. Keppres Nomor 42 Tahun 2002
21. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
22. Kepmendagri Nomor 49 Tahun 2001
23. Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2002
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
28. dan Perda Nomor 9 Tahun 2007.

Perda ini mengatur mengenai:
Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi:
Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi;
Perencanaan dan Pengadaan terdiri dari Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran dan Pengadaan;
Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
Penggunaan;
Pemanfaatan terdiri dari Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, dan Bangun Serah Guna;
Pengamanan dan Pemeliharaan;
Penilaian;
Penghapusan;
Pemindahtanganan terdiri dari Bentuk-bentuk dan Persetujuan Pemindahtanganan, Penjualan/Pelelangan, Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, Penjualan Kendaraan Dinas Operasional , Penjualan Rumah Dinas Daerah, Pelepasan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
Penatausahaan terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan;
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
Pembiayaan;
Tuntutan Ganti Rugi, dan
Sengketa Barang Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (333.47 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.