Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, harus dilindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
2. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981,
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009,
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012,
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020,
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Terdiri dari 42 Pasal 17 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perencanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelaksanaan Pelindungan, Fasilitasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Hal Tertentu, Perizinan, Sinergitas, Kerja Sama Dan Kemitraan, Sistem Informasi, Kelembagaan Non Struktural, Penyelesaian Perselisihan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (468.57 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.