Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib dan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah;
3. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perlu diganti;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007,
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008,
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009,
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011,
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012,
20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012,
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013,
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014,
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah, arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penyelenggaraan perkeretaapian, pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara, pemanfaatan barang milik daerah untuk kegiatan di bidang perhubungan, sistem informatika, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.