Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016;

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Ciri dan Sifat Bab III Bentuk dan Fungsi Bab IV Hak, Kewajiban dan Larangan Bab V Pendaftaran dan Pelaporan Bab VI Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas Bab VII Kerja Sama Bab VIII Sistem Informasi Ormas Bab IX Pelaporan Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Penghargaan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Sanksi Administratif Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Penutup