Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia;
bahwa kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak di Provinsi Jawa Tengah merupakan masalah serius yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan memajukan hak-hak anak di Provinsi Jawa Tengah;
bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab V Hak dan Kewajiban Anak Bab VI Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab VII Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Bab VIII Penghargaan Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Fasilitasi KLA Bab XI Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak Bab XII Partisipasi Anak Bab XIII Kelembagaan Bab XIV Kerja Sama Bab XV Peran Serta Masyarakat Bab XVI Penanganan Pengaduan Bab XVII Pembiayaan Bab XVIII Larangan Bab XIX Sanksi Administrasi Bab XX Ketentuan Penyidikan Bab XXI Ketentuan Pidana Bab XXII Ketentuuan Peralihan Bab XXIII Ketentuan Penutup