Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna dengan peran serta masyarakat secara aktif

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: UUD 1945 Psl 18 (6),
2. Undang-Undang No 25 Tahun 1956,
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999,
4. Undang-Undang No 29 Tahun 2004,
5. Undang-Undang No 25 Tahun 2009,
6. Undang-Undang No 36 Tahun 2009,
7. Undang-Undang No 44 Tahun 2009,
8. Undang-Undang No 23 Tahun 2014,
9. Undang-Undang No 36 Tahun 2014,
10. Undang-Undang No 38 Tahun 2014,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009,
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014,
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014, dan Perda Provinsi Kalbar No 8 Tahun 2015

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian:
Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Upaya kesehatan, Pelayanan kesehatan, Badan hukum, Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan, Sarana pelayanan kesehatan, Sarana pelayanan kesehatan swasta, Tenaga kesehatan, Pelayanan kefarmasian, Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Tenaga Medis, Perawat, Tenaga Kesehatan Gigi, Tenaga Kefarmasian, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Bidan, Refraksionis, Analis kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Terapis wicara, Nutrisionis, Sanitarian, Alat kesehatan, Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Surat Izin Praktik, Surat Izin Kerja, Rekomendasi, dan Surat Tanda Terdaftar;
Ketentuan mengenai:
Maksud dan tujuan;
Prinsip Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit;
Bentuk Pelayanan Kesehatan;
Sistem Pelayanan Kesehatan;
Sumber Daya Kesehatan;
Perizinan, Rekomendasi, Registrasi dan Akreditasi Rumah Sakit;
Peran Serta Masyarakat;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Sanksi;
Ketentuan Peralihan, dan
Ketentuan Penutup
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (228.2 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.