Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan dan pembangunan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6),
2. Undang-Undang No.25 Tahun 1956,
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1974,
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1981,
5. Undang-Undang No.2 tahun 2002,
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004,
7. Undang-Undang No.12 Tahun 2011,
8. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983,
9. Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000,
10. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007,
11. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010,
12. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010,
13. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010,
14. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2012,
15. Peraturan Presiden No.1 Tahun 2007,
16. Permenhumham Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011,
17. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Penyidikan, Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (399.85 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.