Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Trayek di Kalimantan Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa izin trayek merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan melindungi masyarakat pengguna angkutan, untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus dalam trayek tetap dan teratur wajib dilengkapi dengan izin trayek;
2. bahwa hasil Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
3. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Penyelenggaran Angkutan Jalan telah mendapatkan pembatalan dari Pemerintah, sehingga dipandang perlu segera mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Di Kalimantan Barat.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2008 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No 25 Tahun 1956,
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981,
3. Undang-Undang No 14 tahun 1992,
4. Undang-Undang No 18 Tahun 1997, YY No 10 Tahun 2004, Uu No 32 Tahun 2004,
5. Undang-Undang No 33 Tahun 2004,
6. Undang-Undang No 38 Tahun 2004,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Kepmenhub No KM.35 Tahun 2003,
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986.

Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, objak dan subjek retribusi, penyelenggaraan angkutan jalan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tariff retribusi, struktur besarnya tariff retibusi, wilayah pemungutan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, masa retribusi, tata cara pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrative, tata cara penagihan, pengawasan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (73.72 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.