Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber PAD, dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun penerimaan lain yang sah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang No.25 Tahun 1956,
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1980,
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981,
4. Undang-Undang No.14 Tahun 1992,
5. Undang-Undang No.18 Tahun 1997,
6. Undang-Undang No.22 Tahun 1999,
7. Undang-Undang No.25 Tahun 1999, Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999,
8. Peraturan Daerah Prov Kalbar Tingkat 1 No.44 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Angkutan Jalan, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Wilayah Pemungutan Dan Saat Retribusi Terutang, Masa Retribusi, Tata Cara Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengawasan, Ketentuan Khusus , Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (84.33 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.