Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintahan daerah

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 1956,
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981,
3. Undang-Undang No.6 Tahun 1983,
4. Undang-Undang No.19 Tahun 1997,
5. Undang-Undang No.28 Tahun 1999,
6. Undang-Undang No.14 Tahun 2002,
7. Undang-Undang No.17 Tahun 2003,
8. Undang-Undang No.1 Tahun 2004,
9. Undang-Undang No.7 Tahun 2004,
10. Undang-Undang No.10 Tahun 2004,
11. Undang-Undang No.32 Tahun 2004,
12. Undang-Undang No.33 Tahun 2004,
13. Undang-Undang No.11 Tahun 1995,
14. Undang-Undang No.22 Tahun 2009,
15. Undang-Undang No.28 Tahun 2009,
16. Undang-Undang No.32 Tahun 2009,
17. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1982,
18. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983,
19. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007,
20. Peraturan Daerah No.4 Tahun 1986,
21. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008,
22. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008,
23. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008,

Ketentuan Umum;
Pajak Daerah;
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
Keberatan dan Banding;
Pemberian Penguirangan;
Pembentulan Ketetapan;
Pengembalian Kelebihan;
Kdaluwarsa Penagihan;
InsentifPemungutan;
Bagi Hasil;
Ketentuan Khusus;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (225.86 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.