Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, profesionalisme dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 ini adalah:

1. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: UUD 1945 Psl 18 (6),
2. Undang-Undang No 25 Tahun 1956,
3. Undang-Undang No.28 Tahun 1999,
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2009,
5. Undang-Undang No.12 Tahun 2011,
6. Undang-Undang No.19 Tahun 2011,
7. Undang-Undang No.23 Tahun 2014,
8. Undang-Undang No.30 Tahun 2014,
9. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1999,
10. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005,
11. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010,
12. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012,
13. Peraturan Presiden No.76 Tahun 2013.

Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan umum;
Asas, Maksud dan Tujuan Serta Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Hak, kewajiban dan Larangan;
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Pemanfaatan Teknologi Informasi;
Peran Serta Masyarakat;
Pengawasan;
Pelanggaran dan Sanksi;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (486.74 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.