Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kearsipan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Lembaga Negara di daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan, dan Perseorangan harus dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2015 ini adalah:

1. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: UUD 1945 Psl 18 (6),
2. Undang-Undang No 25 Tahun 1956,
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1997,
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2008,
5. Undang-Undang No.25 Tahun 2009,
6. Undang-Undang No.43 Tahun 2009,
7. Undang-Undang No.12 Tahun 2011,
8. Undang-Undang No.5 Tahun 2014,
9. Undang-Undang No.23 Tahun 2014,
10. Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 1999,
11. Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 1999, Pp No.79 Tahun 2005,
12. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010.

Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan umum;
maksud, tujuan, asas dan ruang lingkup;
kewenangan pemerintah daerah;
penyelenggaraan kearsipan;
pengelolaan arsip dinamis;
pengelolaan arsip statis;
autentikasi;
organisasi profesi dan peran serta masyarakat;
penghargaan;
larangan;
sanksi administratif;
pengawasan;
ketentuan penyidikan;
ketentuan pidana;
ketentuan peralihan;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (425.2 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.