Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2003

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2003 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

A;
bahwa Untuk Menciptakan Suasana Kehidupan Di Kabupaten Kapuas Yang Damai, Aman Dan Demokratis Sebagaimana Filosofi Huma Betang Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Perlu Dilakukan Penyelenggaraan Penduduk Dampak Konflik Etnik Di Kabupaten Kapuas;
B;
bahwa Musyawarah Rakyat Kabupaten Kapuas Tanggal 9 Sampai Dengan 10 Mei 2001 Dan Konggres Rakyat Kalimantan Tengah Yang Diselengarakan Pada Tanggal 4 Sampai Dengan 7 Juni 2001 Di Palangka Raya Serta Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah Pada Tanggal 22 Agustus 2001 Di Ketapang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur, Yang Merupakan Sumber Aspirasi Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Perlu Disikapi Dan Ditindak Lanjuti Pelaksanaannya.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2003 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 1992
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000

BAB I:
KETENTUAN UMUM BAB II:
KEBIJAKAN DAERAH BAB III:
TAHAP PENGEMBALIAN BAB IV:
PERSYARATAN PENGEMBALIAN BAB V:
PROSES PENGEMBALIAN BAB VI:
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BAB VII:
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VIII:
LAPORAN BAB IX:
SANKSI BAB X:
KETENTUAN LAIN LAIN BAB XI:
KETENTUAN PENUTUP.