Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan Undang-Undang No.23 tahun 2014 Pasal 320 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah tentang Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2021 ini adalah:

1. Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang No.25 Tahun 1956
3. Undang-Undang No.12 Tahun 1985
4. Undang-Undang No.21 Tahun 1997
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
6. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
7. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
8. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
9. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
10. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001
12. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
14. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2011
15. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2017
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020
19. Peraturan Daerah Kaltim No.9 Tahun 2019
20. Peraturan Daerah Kaltim No.3 Tahun 2020
21. Kepmendagri No.903-3877 Tahun 2021

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. P ertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas, dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.31 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.