Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mebiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1:
Ketentuan Umum. Bab 2:
Jenis Pajak. Bab 3:
Pajak Kendaraan Bermotor. Bab 4:
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bab 5:
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Bab 6:
Pajak Air Permukaan. Bab 7:
Pajak Rokok. Bab 8:
Sanksi Administrasi. Bab 9:
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Bab 10:
Kedaluarsa Penagihan. Bab 11:
Insentif Pemungutan. Bab 12:
Identitas Wajib Pajak. Bab 13:
Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak. Bab 15:
Ketentuan Khusus. Bab 16:
Ketentuan Penyidikan. Bab 17:
Pemeriksaan. Bab 18:
Ketentuan Pidana. Bab 19:
Ketentuan Peralihan. Bab 20:
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (462.81 KB)

Lampiran I – Perda Nomor 4 Tahun 2016

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.