Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan &# Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Pasal 2:
1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Pasal 3:
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal 4:
1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Pasal 5:
Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6:
Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Pasal 7:
Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (856.5 KB)

Lampiran I – Perda Nomor 9 Tahun 2016

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.