Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2018 ini adalah:

1. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
23. PERDAPROV KEP. BABEL Nomor 2 Tahun 2008
24. PERDAPROV KEP. BABEL Nomor 14 Tahun 2015
25. PERDAPROV KEP. BABEL Nomor 12 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional. Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut tercantum dalam 20 Lampiran Peraturan Daerah ini.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (131.92 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.