Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender, dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan gender di semua bidang kehidupan dalam pembangunan daerah. Upaya strategi Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta Lembaga Non Pemerintah daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Inpres Nomor 9 Tahun 2000
Peraturan Daerah Prov. Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.