Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Lampung yg tertib dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;
bertujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar menjadi tertib dan tentram;
penyelenggaraan ketibum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yg menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga diperlukan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan elaborasi pelaksanaanya;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945;
UU Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selata;
UU. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Kepentingan Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat kegiatanya dalam situasi dan kondisi tentram, tertib, teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. Perda ini bertujuan untuk memberikan keasadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikaop mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. prinsip ketibum dan ketentraman masyarakat adalah perlindungan HAM, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, akuntabilitas, partisipatif.