Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2010 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
17. PERDAPROMAL Nomor 03 Tahun 2007,

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan, Penetapan Pajak dan Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Kadaluwarsa Penagihan, Pembagian Hasil Penerimaan Pajak, Insentif Pemungutan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Keberatan, Gugatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

Download PDF (159.35 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.