Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2009 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
25. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2007
26. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2008
27. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8A Tahun 2008
28. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2008
29. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2008
30. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2008.

(1) Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas, dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ihtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (66.6 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.