Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa guna mengembangkan kawasan Industri Bolok sebagai pusat industri dan meningkatkan daya saing kawasan, menyediakan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi, mendorong tumbuh dan berkembangrya aktivitas industri dan lapangan kerja produktif bagi masyarakat, maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
2. bahwa PI. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi yang perlu didukung dengan investasi Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan deviden kepada Daerah;
3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentartg Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Botok

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sgfagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
7. dan Perda Nomor 6 Tahun 2019.

Materi yang diatur adalah:
Maksud dan TuJuan, Prinsip Penyertaan Modal, Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal Daerah;
Pembinaan dan Pengawasan, Pemeriksaan, Pembagian Deviden, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (4.20 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.