Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional Nusa Tenggara Timur yang mendorong bertambahnya aset-aset baru milik Pemerintah Daerah yang menjadi obyek baru dari Retribusi Jasa Usaha disamping adanya serah terima sarana dan prasarana sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya perlu disesuaikan

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 ini adalah:

Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada pasal 1 angka 4 dan angka 6;
penambahan pada pasal 2;
penambahan pada pasal 9;
penambahan pada pasal 24;
penambahan pada pasal 38;
Perubahan pada pasal 45;
Penambahan bagian pada Bab II