Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Perizinan Angkutan Darat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2007 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

berdasarkan Pasal 157 huruf a Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai Penyelengaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Sesuai Pasal 18 Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Daerah dapat menetapkan retribusi lain sesuai kewenangannya, maka dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pembinaan Dan Pengawasan Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta untuk kelangsungan usaha pengusaha jasa angkutan, perlu menetapkan Retribusi Perizinan Angkutan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2007 ini adalah:

Undang-Undang No.14 Tahun 1992
Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000
Undang-Undang No.10 Tahun 2004
Undang-Undang No.26 Tahun 2004
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005
Undang-Undang No.33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1993
Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001
Kepmendagri No.174 Tahun 1997
Kepmendagri No.175 Tahun 1997.

dalam PERDA ini diatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa besarantarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, serta tata cara pelaksanaan dalam pemungutan retribusi.