Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, serta dalam upaya memperlancar kegiatan dunia usaha maka perlu adanya peranan Lembaga Penjaminan Kredit;
bahwa ketentuan permodalan, pengaturan tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kondisi di Daerah agar dapat optimal dalam mencapai tujuan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan Lembaga Penjaminan Kredit perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Di Provinsi Sulawesi Tengah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2015 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk:
(1) membantu permasalahan modal Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
(2) memberikan kemudahan akses Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, baik bank maupun non bank dalam pengembangan usahanya;
(4) menambah kepercayaan mitra kerja Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
(5) penyesuaian jumlah modal setor.